Kesalahan Penganggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah Bukan Sekadar Maladministrasi
Oleh: Bartlomeus Sihotang, ST Opini | Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pemerintah sering kali dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Banyak pihak menilai bahwa kekeliruan dalam penempatan kode rekening, klasifikasi belanja, atau perencanaan anggaran hanya merupakan maladministrasi yang dapat diperbaiki melalui revisi anggaran atau pembinaan internal. Padahal, jika ditelaah secara hukum dan tata kelola keuangan […]
Korupsi Tender Proyek, Ancaman Serius Tata Kelola Anggaran Negara
Pengadaan Barang dan Jasa Masih Rawan Kolusi, Suap, dan Penyalahgunaan Wewenang. Oleh: Patar Mangimbur Permahadi SH, MH Opini | Praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya dirancang sebagai mekanisme strategis untuk memastikan anggaran negara dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui sistem tender, negara berupaya menjamin bahwa setiap proyek publik dikerjakan oleh penyedia yang kompeten […]
LHP BPK Bukan Sekadar Dokumen: Ketika Negara Hukum Menuntut Kepastian Tindak Lanjut
Rekomendasi Audit BPK Kerap Macet di Birokrasi — Saatnya Penegak Hukum Bertindak Tanpa Kompromi. Opini – Di atas kertas, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Namun di lapangan, kita menyaksikan paradoks yang berulang: laporan audit negara yang mestinya menjadi motor pembenahan justru terjebak dalam formalitas administratif. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa […]