Jhon Ester Lase Disorot, Aktivis dan Wartawan Desak Evaluasi dan Klarifikasi.
Suara Kami | Keputusan Wali Kota Medan melantik Jhon Ester Lase sebagai Kepala Dinas PKPCKTR kembali menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai kinerja Jhon Ester belum menunjukkan perbaikan signifikan, sementara berbagai persoalan internal dinas disebut tidak kunjung terselesaikan sejak ia menduduki jabatan tersebut.
Sumber internal di lingkungan Pemkot Medan menyebutkan bahwa alih-alih melakukan pembenahan birokrasi, Jhon Ester diduga lebih fokus mengarahkan sejumlah proyek P-APBD 2025 kepada kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai “mafia proyek”. Kelompok ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pejabat daerah, sehingga memunculkan kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran.
Sekretaris Aliansi Wartawan Anti Korupsi Indonesia, Erwin Simanjuntak, menyatakan siap melaporkan setiap dugaan penyimpangan apabila ditemukan indikasi korupsi dalam masa kepemimpinan Jhon Ester. “Saya akan laporkan jika ada indikasi korupsi pada masa kepemimpinannya,” ujarnya kepada awak media setelah menghadiri kegiatan di Prescort Kejatisu.
Erwin juga menyinggung sikap Wali Kota Medan Rico Waas yang dinilai belum memberikan tanggapan terhadap laporan masyarakat terkait persoalan tersebut. Ia mengaku telah menyampaikan bukti percakapan WhatsApp kepada wali kota, namun hingga kini belum ada respons resmi.
Di sisi lain, mantan aktivis Tiger Bangun menyoroti proses pelantikan Jhon Ester. Menurutnya, Jhon Ester bukan figur yang direkomendasikan langsung oleh wali kota. “Jhon Ester itu bukan orangnya wali kota. Dia itu lebih dekat dengan Sekda. Informasi yang kudengar, sebelum pelantikan ia menghadap Sekda atas saran Iskandar, mantan Kadis Perkim,” ungkapnya.
Tiger Bangun juga mempertanyakan alasan penetapan Jhon Ester yang berada pada urutan ketiga dalam hasil seleksi, sementara untuk jabatan lain justru dilantik kandidat peringkat pertama. “Mengapa urutan ketiga yang dipilih? Padahal pada posisi lain yang dilantik adalah urutan satu. Ada apa ini? Apalagi Lase dulu sempat disebut sebagai ‘orang buangan’ pada masa pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkot Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dan dugaan yang dilontarkan sejumlah tokoh tersebut. Publik kini menantikan klarifikasi dan langkah evaluasi yang akan dilakukan pemerintah kota dalam menyikapi isu ini.(Tim)